JAKARTA – Pemerintah mempercepat penyelesaian hambatan investasi melalui kanal debottlenecking guna mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Langkah itu ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam seminar internasional “Debottlenecking Channel” di Aula Dhanapala, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Pemerintah mengubah pendekatan investasi dari sekadar penyederhanaan regulasi menjadi penyelesaian langsung persoalan di lapangan. Fokus tersebut dilakukan melalui Kanal Debottlenecking yang dibentuk untuk mempercepat penyelesaian hambatan usaha dan perizinan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia menilai keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting karena sekitar 90 persen aktivitas ekonomi nasional berasal dari sektor tersebut. Karena itu, pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat realisasi investasi.
Landasan hukum percepatan investasi diperkuat melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi atau Satgas P3-MPPE.
Satgas tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Menteri Keuangan sebagai salah satu wakil ketua. Struktur itu memungkinkan intervensi lintas kementerian ketika ditemukan hambatan administrasi maupun perizinan yang menghambat investasi.
Debottlenecking Investasi Jadi Strategi Utama Pemerintah
Dalam pemaparannya, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah kini mengedepankan mekanisme penyelesaian cepat berbasis laporan langsung dari pelaku usaha.
Pendekatan itu dilakukan melalui sidang mingguan untuk membahas kasus investasi yang mengalami hambatan di lapangan.
Hingga Mei 2026, Satgas P3-MPPE menerima 142 laporan keluhan dari dunia usaha melalui saluran resmi pemerintah.
Sebanyak 83 kasus telah dibahas melalui sidang yang terbuka bagi publik dan media guna menjaga transparansi proses penanganan.
Dari jumlah tersebut, pemerintah menyatakan 45 kasus telah diselesaikan sepenuhnya.
Dalam enam bulan terakhir, satuan tugas itu juga berhasil mengamankan nilai investasi sekitar USD 25 miliar hingga USD 30 miliar.
“Kami melakukan sidang mingguan berdasarkan laporan dari pelaku usaha yang menghadapi hambatan. Pendekatan ini lebih cepat dan memberikan hasil yang lebih baik karena kami menangani masalah nyata,” tutur Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI.
Pemerintah juga membuka saluran pelaporan khusus berbasis situs web agar investor dapat menyampaikan hambatan usaha secara langsung kepada Satgas P3-MPPE.
Menurut Menkeu, satgas memiliki kewenangan lintas kementerian untuk melakukan intervensi apabila ditemukan proses yang berjalan lambat pada instansi tertentu.
Insentif Fiskal dan Hilirisasi Didorong untuk Industri Strategis
Selain percepatan penyelesaian investasi, pemerintah menyiapkan instrumen fiskal guna mendukung reformasi struktural di berbagai sektor industri.
Salah satu fokus utama berada pada revitalisasi industri tekstil nasional melalui dukungan pembiayaan yang lebih terjangkau.
Pemerintah akan memanfaatkan fasilitas likuiditas dari Eximbank untuk membantu pembaruan mesin industri tekstil agar mampu meningkatkan daya saing global.
Kebijakan industri juga diarahkan pada penguatan sektor kendaraan listrik berbasis baterai nikel.
Pemerintah menyiapkan insentif khusus bagi industri kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel sebagai bagian dari strategi hilirisasi nasional.
Selain itu, pemerintah mendorong penciptaan nilai tambah melalui pajak ekspor bahan baku dan pemberian insentif bagi produk turunan crude palm oil atau CPO.
Satgas P3-MPPE Fokus Tangani Hambatan Investasi dan Perizinan
Satgas P3-MPPE dibentuk untuk mempercepat implementasi paket ekonomi nasional, termasuk penguraian hambatan investasi dan penyederhanaan perizinan.
Model kerja satgas menitikberatkan pada penyelesaian konkret dibandingkan sekadar harmonisasi regulasi administratif.
Sidang yang digelar secara terbuka juga disebut menjadi upaya pemerintah menjaga transparansi terhadap proses penyelesaian hambatan usaha.
Kehadiran duta besar dan asosiasi bisnis internasional dalam seminar tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan investor terhadap iklim usaha nasional.
Pemerintah berharap percepatan penyelesaian hambatan investasi mampu meningkatkan arus modal masuk dan memperkuat sektor industri strategis nasional.
Di hadapan peserta seminar internasional, Menkeu menegaskan pemerintah akan terus memastikan hambatan bisnis dapat dihapus secepat mungkin untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi menuju target 8 persen pada 2029.
